TRENDING NOW

 


CILEGON, BX - Wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon menegaskan dukungan kepada profesionalisme kerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian insan pers terhadap institusi negara, upaya penegakan hukum, perlindungan hak demokrasi warga, dan Kamtibmas. 

Pernyataan dukungan itu disampaikan saat Kapolres Cilegon AKBP Andika Adi Pradana dan jajaran kepolisian Cilegon bersilaturahmi ke Rumah Wartawan di Kalitimbang  Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Rabu (11/11/2026).



Turut hadir membersamai Kapolres Cilegon di Rumah Wartawan, yakni Kasat Lantas, AKP Ridwan; Kasat Intel, AKP Riswan Wijaya; Kabag Ops (Kepala Bagian Operasi), AKP Chairul Anam; Kasat Pam Obvit (Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital), Iptu Dr. Yogie Fahrisal; dan juga Kapolsek Cibeber Cilegon, IPTU Ibna Saputra,

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antara kepolisian dengan insan pers.

Dalam kesempatan itu, PWI Kota Cilegon, Ahmad Fauzi Chan menyampaikan lima poin pernyataan sikap di tengah upaya kepolisian dalam pembenahan internal dan reformasi kepolisian.

PWI Kota Cilegon juga menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang kini memimpin institusi Polri dengan profesional dan tegak lurus setia kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, PWI Cilegon mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap fakta dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota internal kepolisian.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law benar-benar diterapkan.

Ketua PWI Kota Cilegon juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan profesional tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan seseorang.

"Kami yakin Polri telah bekerja secara profesional, objektif, dan transparan. Penegakan hukum oleh Polri saat ini terbukti tidak tebang pilih, dan demi kecintaan kepada bangsa serta menjaga kedaulatan negara," ujar pria yang akrab disapa Kang Ichan ini, Rabu (11/11/2026).

Kang Ichan menilai, situasi saat ini menjadi kesempatan bagi institusi Polri untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dengan melakukan evaluasi dan pembenahan internal.

"Kami mendukung langkah Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kinerja yang profesional, transparan, dan berintegritas," imbuhnya.

PWI Kota Cilegon secara khusus menyampaikan dukungan dan menyatakan kepercayaan kepada Kapolres Cilegon AKBP Andika Adi Pradana dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Cilegon.

Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Andika Adi Pradana mengapresiasi dukungan moril yang diberikan insan pers. Ia menyebut dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan dan support dari rekan-rekan wartawan. Ini menjadi dukungan moril bagi kami untuk terus menjalankan tugas kepolisian dengan baik dan profesional," ujarnya.

Andika juga berharap sinergi antara Polri dan insan pers terus terjalin dengan baik, terutama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Kami berharap hubungan baik dan komunikasi yang sudah terbangun selama ini terus diperkuat. Pers merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga situasi kamtibmas dan memberikan informasi kepada masyarakat," imbuhnya.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara PWI Kota Cilegon dan Polres Cilegon. 

Dengan komunikasi yang terbuka, kedua pihak diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (*)


BANTEN, BX  - Efisiensi anggaran bijak menjadi sikap yang disuarakan Ketua PHRI BPD Banten, GS Ashok Kumar, menyikapi efisiensi anggaran kementerian dan dinas yang belakangan menyudutkan aktivitas rapat di hotel, Jum'at (06/11/2026).

Efisiensi anggaran adalah langkah yang didukung sepenuhnya. Namun cara menyampaikannya juga perlu dijaga agar tidak melukai sektor lain yang selama ini bergerak secara sah dan legal.

Kami sangat mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan penataan internal dan penghematan Anggaran Negara melalui optimalisasi fasilitas kantor kementerian maupun pemerintah daerah, ujar Ashok.

Ashok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pusat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Urang Banten, Ketua Dewan Pembina Utama IKEI (Ikatan Engineers Indonesia) Pusat, serta Korwil DKI dan Jabar PHRI itu mengajak seluruh pihak, khususnya jajaran regulator, untuk lebih bijak dalam pemilihan tutur kata.

Kami hanya berharap, bahasa yang digunakan bisa lebih bijak dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap sektor akomodasi formal industri jasa perhotelan, katanya.

Menurut Ashok, penyebutan industri perhotelan secara spesifik sebagai lambang pemborosan dirasa kurang adil. Padahal, sektor ini bergerak secara sah, legal, dan dilindungi undang-undang.

Industri perhotelan saat ini telah bertransformasi secara masif demi mendukung program-program strategis nasional. Ini bukan sektor komoditas yang negatif, tegasnya.

Salah satu bukti transformasi itu, lanjut Ashok, adalah penerapan Sertifikasi Halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di berbagai lini, mulai dari fasilitas dapur, restoran, hingga manajemen pelayanan.

Ini bukti komitmen kami untuk menyediakan ekosistem jasa yang bersih, aman, dan patuh terhadap syariat, ujarnya.

Ashok juga mengingatkan, industri perhotelan merupakan salah satu pilar penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Di dalamnya menggantungkan nasib jutaan karyawan, pelaku UMKM penyuplai bahan baku makanan, hingga petani lokal. Belum lagi kontribusi pada energi dan listrik, serta uji kompetensi dan SKA berkala bagi SDM pariwisata.

Kegiatan MICE di hotel itu perputarannya langsung terasa. Dari MICE, ada kontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan restoran. Belum lagi pajak-pajak lainnya, seperti pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, dan seterusnya, jelasnya.

Karena itu, para pelaku usaha berharap evaluasi internal pemerintah dapat berfokus pada sistem pengawasan anggaran, tanpa harus mengorbankan reputasi industri jasa perhotelan yang tengah berjuang menjaga momentum kebangkitan ekonomi nasional.

Satu hotel saja ada lebih dari 125 komponen multiplier effect. Dari pemasok gula, teh, kopi, sabun, sampo, odol, masih panjang lagi seterusnya, pungkas Ashok yang juga Founder 7P dan 5C Sustainable Hospitality Management.

Sebagai penutup, Ashok menyampaikan, AND DO IT WITH SMILE. AS ALWAYS WE ARE AT YOUR SERVICE.(*)