TRENDING NOW

Recent Post Recent Post
View More

at

 


CILEGON, BX – Kantor ImigrasiCilegon kembali melaksanakan layanan LAPOR SAPA (Layanan Paspor Sabtu Akhir Pekan) pada Sabtu, 23 Mei 2026, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam memberikan kemudahan akses layanan paspor bagi masyarakat.

Program LAPOR SAPA yang secara rutin diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Cilegon ini hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Melalui layanan akhir pekan, masyarakat tetap dapat mengurus paspor dengan lebih fleksibel tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya.

Pelaksanaan layanan berlangsung dengan tertib dan lancar, mulai dari proses pemeriksaan dokumen, pengambilan foto, wawancara, hingga biometrik. Antusiasme masyarakat yang terus tinggi terhadap program ini menunjukkan bahwa layanan keimigrasian di akhir pekan menjadi kebutuhan yang sangat membantu masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menyampaikan bahwa layanan LAPOR SAPA merupakan inovasi pelayanan yang terus dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Melalui layanan LAPOR SAPA yang kembali kami laksanakan ini, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan paspor dengan mudah dan nyaman meskipun memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Kami akan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Aditya.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan layanan ini sejalan dengan komitmen Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Budi Irawan, turut mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan informasi resmi yang telah disediakan oleh Kantor Imigrasi Cilegon.

“Masyarakat dapat memperoleh informasi layanan paspor maupun layanan keimigrasian lainnya melalui layanan informasi resmi PABOA Kantor Imigrasi Cilegon di nomor 0822-9984-1694 agar mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya,” ujar Budi.

Kantor Imigrasi Cilegon berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan keimigrasian yang profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat.(Red)

Continue reading

at

 


JAKARTA, BX – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia Firdaus bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Reda Manthovani membahas penguatan kerja sama strategis antara SMSI, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung dan menyukseskan program nasional JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) serta JAGA Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Kantor DPP ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Rabu sore (20/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar, Bendahara SMSI Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara JAM Intel Kejagung RI Prof Dr Reda Manthovani hadir bersama Ketua Umum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU dan Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah hingga ke tingkat desa.

Ketua Umum SMSI Firdaus menegaskan, SMSI siap mengerahkan seluruh jaringan organisasi dan perusahaan media siber anggotanya yang tersebar di berbagai daerah untuk ikut mendukung pengawasan, edukasi publik, serta penyebarluasan informasi terkait Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG.

Menurutnya, keterlibatan media menjadi penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar sekaligus ikut mengawasi jalannya program pemerintah secara transparan dan akuntabel.

“SMSI siap bersinergi dengan Kejaksaan dan ABPEDNAS dalam mendukung program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG. Pers memiliki fungsi edukasi, informasi, sekaligus kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Firdaus.

Firdaus menjelaskan, Program JAGA DESA merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Kejaksaan RI dan Kementerian Desa dalam mengawal pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, SMSI juga mendukung penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peluncuran sistem.

“Jaga Dapur MBG” yang diinisiasi Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Agung RI.

Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan anggaran yang besar, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan berlapis. JAM Intel Reda Manthovani menjelaskan, pengawasan terhadap program MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk mendukung transparansi, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki media sosial sebagai sarana pelaporan terbuka terkait menu makanan, harga bahan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Masyarakat bisa langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas agar program berjalan tepat sasaran,” ujar Reda Manthovani.

Selain melibatkan masyarakat, pengawasan juga dilakukan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.

Menurut Reda, Program JAGA DESA maupun JAGA Dapur MBG bukan sekadar pengawasan, tetapi bentuk pendampingan preventif agar aparatur pemerintah, kepala desa, hingga pelaksana program di lapangan dapat menjalankan tugas secara aman, profesional, dan terhindar dari persoalan hukum.

Ia menilai kolaborasi antara Kejaksaan, ABPEDNAS, dan SMSI menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengawasan berbasis partisipasi publik.

“Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan program strategis nasional membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk media dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir,” tegasnya.

Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG diharapkan menjadi model pengawasan terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi desa, media, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Red)

Continue reading

at

 


SERANG, BX + Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai kegiatan Pelepasan Siswa-Siswi Kelas Akhir MDTA Al-Khairiyah Deringo 3 yang diselenggarakan di Wisata Bukit At-Taqwa, Cinangka, Serang, pada Sabtu (23/05/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon, Wildan Mujahidin, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap dunia pendidikan Islam, khususnya dalam mencetak generasi Qur’ani yang berilmu, berakhlak, dan beramal.

Dalam kesempatan tersebut, Wildan Mujahidin menyampaikan rasa bangga kepada seluruh siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di MDTA Al-Khairiyah Deringo 3. Ia berharap para lulusan dapat terus melanjutkan pendidikan dengan semangat belajar yang tinggi serta menjaga nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga para siswa-siswi menjadi generasi yang membanggakan keluarga, agama, dan bangsa, serta terus istiqamah dalam menuntut ilmu,” ujarnya.

Sementara itu, sambutan juga disampaikan oleh Kepala Sekolah MDTA Al-Khairiyah Deringo 3, Rahmatulloh, S.Pd.I. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara pelepasan tersebut dengan lancar dan penuh kebersamaan.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dewan guru, wali murid, panitia, serta semua pihak yang telah mendukung proses pendidikan dan kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas akhir tahun ini.

“Teruslah belajar, berakhlak mulia, dan jadilah generasi Qur’ani yang membawa keberkahan di tengah masyarakat,” pesan Rahmatulloh, S.Pd.I kepada para siswa.

Acara berlangsung meriah dengan  berbagai penampilan siswa, doa bersama, serta sesi penghargaan dan dokumentasi bersama seluruh tamu undangan. 33 siswa- siswi Pelepasan ini menjadi momentum penting dalam menumbuhkan semangat generasi muda Islam untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.(Red)


Continue reading

at

 


CILEGON, BX - Menjelang pelaksanaan Muktamar XI, dinamika konsolidasi internal PB Al-Khairiyah kian menguat. Dalam Rapat Koordinasi yang mempertemukan unsur Majelis Syuro, Dewan Pakar, serta jajaran Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah, muncul rekomendasi dan dukungan kolektif agar KH. Ali Mujahidin kembali melanjutkan kepemimpinan organisasi untuk periode ketiga.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026, di Hotel Royale Krakatau, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Forum ini menjadi ruang musyawarah strategis yang mempertemukan para tokoh, ulama, akademisi, dan pimpinan organisasi dalam membahas arah perjalanan Al-Khairiyah menjelang Muktamar XI.

Dalam forum tersebut, jajaran Majelis Syuro dan Dewan Pakar menyampaikan pandangan secara bulat mengenai pentingnya kesinambungan kepemimpinan organisasi. Dukungan terhadap KH. Ali Mujahidin dinilai lahir dari pertimbangan atas kapasitas kepemimpinan, kesinambungan program, serta keberhasilannya menjalankan amanat berbagai keputusan muktamar sebelumnya.

Pernyataan tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Syuro PB Al-Khairiyah, KH. Mansyur Muchyidin, saat membuka rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh unsur Majelis Syuro, Dewan Pakar, serta jajaran Wakil Ketua Umum PB Al-Khairiyah. Menurutnya, keberlanjutan kepemimpinan menjadi salah satu ikhtiar penting dalam menjaga stabilitas organisasi sekaligus memperkuat agenda pengabdian Al-Khairiyah kepada umat dan bangsa.

Pandangan senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Prof. Dr. KH. Zakaria Syafei. Dalam nasihatnya, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap KH. Ali Mujahidin tetap harus ditempatkan dalam koridor etika organisasi dan tradisi musyawarah yang menjadi ruh Al-Khairiyah. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip “wa syāwirhum fil amr” dan “amruhum syūrā bainahum”, yakni menjadikan musyawarah sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Dukungan dan pandangan strategis juga disampaikan Sekretaris Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Dr. H. Mahfud Salimi, yang kemudian diperkuat oleh sejumlah anggota Dewan Pakar lainnya, termasuk Prof. Dr. H. Mufti Ali. 

Seluruh pandangan tersebut selanjutnya dirumuskan dan ditegaskan kembali oleh Ketua Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Prof. Dr. KH. Amin Suma, yang menekankan pentingnya menjaga persatuan, kedewasaan organisasi, dan orientasi perjuangan Al-Khairiyah ke depan.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. KH. Amin Suma juga memberikan sejumlah masukan strategis terkait pelaksanaan Muktamar XI. Ia menyarankan agar panitia mengundang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan posisi Al-Khairiyah dalam percaturan kebangsaan. 

Selain itu, ia juga mendorong agar panitia dan jajaran pengurus terlebih dahulu melakukan silaturahmi kepada Pemerintah Provinsi Banten guna memohon doa, restu, dan dukungan terhadap pelaksanaan muktamar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB Al-Khairiyah, H. Ahmad Munji, menjelaskan bahwa Muktamar XI PB Al-Khairiyah direncanakan berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Kampus Peradaban Al-Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Ia menyebutkan bahwa struktur kepanitiaan telah dibentuk, dengan Dr. Rafiudin selaku Ketua Steering Committee (SC) didampingi Ahmad Trias Sundoro sebagai sekretaris, serta Dr. Sayuti sebagai Ketua Organizing Committee (OC) bersama H. Juju Adiwikarta sebagai sekretaris.

Lebih lanjut, Ahmad Munji menegaskan bahwa dukungan terhadap KH. Ali Mujahidin untuk kembali memimpin PB Al-Khairiyah merupakan aspirasi yang mengemuka secara kuat dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kepemimpinan Ali Mujahidin dipandang mampu menerjemahkan amanat muktamar sebelumnya secara progresif, sekaligus menjaga kesinambungan gerakan dakwah, pendidikan, dan penguatan kelembagaan Al-KhairiyahDengan mengusung tema:

 “Memperkokoh Aqidah, Mengembangkan Syari’at dan Membangun Akhlaq untuk Peradaban”, 

Muktamar XI diharapkan tidak sekadar menjadi agenda organisatoris, melainkan momentum konsolidasi pemikiran dan penguatan ukhuwah. Melalui muktamar ini, Al-Khairiyah diharapkan semakin kokoh dalam memperluas kontribusinya bagi umat, bangsa, dan negara, khususnya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pengabdian sosial-keagamaan.(Red)

Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)