BANTEN, BX - Efisiensi anggaran bijak menjadi sikap yang disuarakan Ketua PHRI BPD Banten, GS Ashok Kumar, menyikapi efisiensi anggaran kementerian dan dinas yang belakangan menyudutkan aktivitas rapat di hotel, Jum'at (06/11/2026).
Efisiensi anggaran adalah langkah yang didukung sepenuhnya. Namun cara menyampaikannya juga perlu dijaga agar tidak melukai sektor lain yang selama ini bergerak secara sah dan legal.
Kami sangat mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan penataan internal dan penghematan Anggaran Negara melalui optimalisasi fasilitas kantor kementerian maupun pemerintah daerah, ujar Ashok.
Ashok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pusat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Urang Banten, Ketua Dewan Pembina Utama IKEI (Ikatan Engineers Indonesia) Pusat, serta Korwil DKI dan Jabar PHRI itu mengajak seluruh pihak, khususnya jajaran regulator, untuk lebih bijak dalam pemilihan tutur kata.
Kami hanya berharap, bahasa yang digunakan bisa lebih bijak dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap sektor akomodasi formal industri jasa perhotelan, katanya.
Menurut Ashok, penyebutan industri perhotelan secara spesifik sebagai lambang pemborosan dirasa kurang adil. Padahal, sektor ini bergerak secara sah, legal, dan dilindungi undang-undang.
Industri perhotelan saat ini telah bertransformasi secara masif demi mendukung program-program strategis nasional. Ini bukan sektor komoditas yang negatif, tegasnya.
Salah satu bukti transformasi itu, lanjut Ashok, adalah penerapan Sertifikasi Halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di berbagai lini, mulai dari fasilitas dapur, restoran, hingga manajemen pelayanan.
Ini bukti komitmen kami untuk menyediakan ekosistem jasa yang bersih, aman, dan patuh terhadap syariat, ujarnya.
Ashok juga mengingatkan, industri perhotelan merupakan salah satu pilar penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Di dalamnya menggantungkan nasib jutaan karyawan, pelaku UMKM penyuplai bahan baku makanan, hingga petani lokal. Belum lagi kontribusi pada energi dan listrik, serta uji kompetensi dan SKA berkala bagi SDM pariwisata.
Kegiatan MICE di hotel itu perputarannya langsung terasa. Dari MICE, ada kontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan restoran. Belum lagi pajak-pajak lainnya, seperti pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, dan seterusnya, jelasnya.
Karena itu, para pelaku usaha berharap evaluasi internal pemerintah dapat berfokus pada sistem pengawasan anggaran, tanpa harus mengorbankan reputasi industri jasa perhotelan yang tengah berjuang menjaga momentum kebangkitan ekonomi nasional.
Satu hotel saja ada lebih dari 125 komponen multiplier effect. Dari pemasok gula, teh, kopi, sabun, sampo, odol, masih panjang lagi seterusnya, pungkas Ashok yang juga Founder 7P dan 5C Sustainable Hospitality Management.
Sebagai penutup, Ashok menyampaikan, AND DO IT WITH SMILE. AS ALWAYS WE ARE AT YOUR SERVICE.(*)
