TRENDING NOW

 


JAKARTA, BX - Organisasi Pemuda Berdampak (PB) secara resmi menyusun dan menyerahkan Policy Brief bertajuk “Dari Tanah Jawara untuk Indonesia: Penguatan Ketahanan Pangan Provinsi Banten melalui Transformasi Sektor Pertanian dan Peternakan” sebagai bahan paparan dalam agenda Kopdar Tani Bareng MasDar yang menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA. Dokumen tersebut memuat analisis strategis, data empiris, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Banten. Minggu (19/7/2026).

Policy Brief ini disusun sebagai bentuk kontribusi intelektual dan partisipasi aktif Pemuda Berdampak dalam mendukung agenda nasional swasembada pangan. Dokumen tersebut menyoroti posisi strategis Provinsi Banten sebagai salah satu lumbung pangan nasional di wilayah barat Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan distribusi pangan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, rendahnya regenerasi petani, dampak perubahan iklim, hingga belum meratanya modernisasi pertanian.

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Policy Brief, produksi padi Provinsi Banten mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai sekitar 1,8 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat sekitar 16,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Banten sebagai salah satu dari delapan besar provinsi penghasil beras nasional dan menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan Indonesia.

Melalui Policy Brief ini, Pemuda Berdampak mengajukan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), percepatan modernisasi pertanian berbasis teknologi, regenerasi petani muda, penguatan integrasi pertanian dan peternakan berbasis ekonomi sirkular, hilirisasi produk pangan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, dan komunitas kepemudaan.

Founder Pemuda Berdampak, Bagas Yulianto, menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipandang hanya sebagai agenda pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda.

“Kami meyakini bahwa masa depan ketahanan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh luasnya lahan atau tingginya produksi, tetapi juga oleh hadirnya generasi muda yang bersedia turun langsung membangun sektor pertanian dan peternakan. Melalui Policy Brief ini, Pemuda Berdampak ingin memberikan kontribusi nyata berupa gagasan yang berbasis data sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Banten sebagai pusat ketahanan pangan nasional di wilayah barat Indonesia.”

Bagas juga menambahkan bahwa semangat ‘Dari Tanah Jawara untuk Indonesia’ merupakan ajakan kepada seluruh pemuda untuk menjadikan pertanian sebagai sektor yang modern, inovatif, dan membanggakan.

“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam agenda besar swasembada pangan. Kita harus menjadi pelaku perubahan, menghadirkan inovasi, memanfaatkan teknologi, mendampingi petani, serta membangun ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Dari Tanah Jawara, kami ingin menunjukkan bahwa Banten mampu memberikan kontribusi nyata bagi kedaulatan pangan Indonesia.”

Lebih lanjut, Bagas Yulianto berharap aspirasi yang disampaikan oleh para petani muda dan Generasi Z dalam forum tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.

“Kami berharap aspirasi petani muda dan Generasi Z yang tergabung dalam Pemuda Berdampak dapat diindahkan oleh Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Daerah melalui dukungan nyata berupa bantuan alat dan mesin pertanian, khususnya traktor, penyediaan bibit-bibit unggul tanaman, serta pendampingan berkelanjutan. Fasilitas tersebut akan menjadi penyemangat bagi generasi muda yang baru memulai bertani dan berternak, sehingga regenerasi petani benar-benar dapat terwujud.”

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Sudaryono, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemuda Berdampak yang telah menghadirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah, menurutnya, terus berupaya memperkuat program-program yang mendukung peningkatan produktivitas petani melalui modernisasi pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

Sebagai organisasi kepemudaan, Pemuda Berdampak berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang kolaborasi melalui pendidikan, diskusi publik, pendampingan masyarakat, serta aksi nyata di bidang ketahanan pangan, sejalan dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui momentum Kopdar Tani Bareng MasDar, Pemuda Berdampak berharap rekomendasi yang tertuang dalam Policy Brief ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada petani, peternak, serta generasi muda sebagai penerus pembangunan sektor pangan Indonesia.

“Dari Tanah Jawara, kita menanam harapan. Dari Tanah Jawara, kita menguatkan ketahanan pangan. Dari Tanah Jawara, kita menjaga kedaulatan bangsa.”


CILEGON, BX - Warga lingkungan Jombang Kali RT 04 menggelar pemilihan untuk mengisi jabatan Ketua RT 004 RW 008 yang kosong setelah pejabat sebelumnya meninggal dunia.

‎Pemilihan tersebut dilaksanakan di Musholla Al Hidayah, Lingkungan Jombang Kali RT 04 RW 08, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Minggu (19/7/2026).

‎Dalam  pemilihan tersebut, warga terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan mekanisme pengisian jabatan Ketua RT yang kosong.

‎Hasil musyawarah menyepakati bahwa pengisian jabatan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh warga yang hadir.


Sementara itu, ‎Ketua RT 04 terpilih Eful Saefulloh mengatakan, keputusan untuk menggelar pemilihan merupakan keinginan warga setempat yang disepakati dalam musyawarah.

‎Dalam pemilihan tersebut, sebanyak 3 (tiga) warga menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai calon Ketua RT, yakni Eful Saefulloh, Ashari Maulana dan Handi Oktavianus.

"‎Sebanyak 130 pemilih yang hadir kemudian menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.

‎Dari hasil penghitungan suara menunjukkan Eful Saefulloh memperoleh 59 suara dan unggul atas Handi Oktavianus 42 dan Ashari Maulana yang meraih 29 suara.

‎Dengan hasil tersebut, Eful Saefulloh ditetapkan sebagai Ketua RT 004 RW 008 terpilih dan selanjutnya akan diusulkan untuk mendapatkan surat keputusan resmi.

‎"Tanggung jawab sebagai Ketua RT itu tidak mudah karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan di wilayah. Jadi harus bekerja sepenuh hati dan selalu siap melayani masyarakat," katanya.

‎Lebih lanjut, Eful Saefulloh menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan wargag kepadanya.

‎Ia menegaskan akan berupaya mempermudah berbagai urusan masyarakat serta menjaga kerukunan antarwarga di lingkungannya.

‎"Ini pilihan masyarakat. Saya ingin mempermudah urusan warga dan menjaga kerukunan antarwarga," ucap Eful Saefulloh.

‎Selain itu, Eful Saefulloh menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah kelurahan dalam menjalankan berbagai program pemerintah kota. 

‎"Pokoknya program pemerintah akan kami jalankan bersama. Tugas utama kami membantu pemerintah dan melayani warga," ujarnya.(**)


CILEGON, BX - Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo menghadiri acara UKM Musikal  sekaligus bincang-bincang (sharing) bersama komunitas musik band lokal yang diselenggarakan oleh panitia panggung Mahasiswa, bertempat dihalaman Kampus Al Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Selasa (14/7/2026).

Kehadiran Wakil Walikota Cilegon berkaitan dengan dukungan pemerintah terhadap motivasi dalam rangka motivasi dan menjaga konsisten karya yaitu komunitas musik band lokal. 

Sementara itu, Fajar Hadi Prabowo selaku Wakil Walikota Cilegon memberikan apresiasi dan ruang diskusi (ruang diskusi) untuk memajukan skema musik lokal.


"Dukungan Komunitas musik lokal diberbagai lokal khususnya di kota Cilegon harus rutin menggelar sarasehan atau forum diskusi yang mempertemukan musisi lintas genre dengan pemerintah daerah. Acara ini biasanya menjadi wadah bagi komunitas musik band untuk bertukar gagasan, membahas penyelenggaraan pertunjukan musik (gigs), dan mencari solusi atas berbagai tantangan di industri atau di kota santri ini di musik akar rumput," ujar Fajar.

Lebih lanjut, ia mengpresiasi terhadap kreativitas pemuda khususnya musik band. Kehadiran walikota dalam acara komunitas band tidak hanya sebagai hiburan semata, namun juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap bakat generasi muda. 

"Diskusi ini membahas penyediaan fasilitas atau ruang publik oleh pemerintah agar musisi lokal dapat terus berkarya dan mengembangkan potensi atau bakat mereka, in syaa Allah pihak pemerintah daerah kedepan akan fasilitasi terkait tempat tersebut di Taman Cilegon. (*)

 


JAKARTA, BX – Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2030, Ferdi Setiawan, memaparkan visi transformasi kelembagaan KPI dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI.

Dalam pemaparannya, Ferdi menekankan pentingnya pembaruan tata kelola penyiaran nasional agar mampu menjawab tantangan perkembangan media digital yang semakin pesat.

Menurutnya, revisi Undang-Undang Penyiaran harus menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran yang lebih demokratis, adaptif, dan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.

“Revisi UU Penyiaran seyogyanya tidak hanya memperluas definisi penyiaran, namun juga harus membangun sistem tata kelola media digital yang demokratis,” ujarnya.

Ferdi mengusung benang merah transformasi KPI melalui gagasan "Dari Regulasi Menuju Ekosistem Penyiaran yang Adaptif, Cerdas dan Berdaya Saing" sebagai arah penguatan lembaga penyiaran di masa depan.

Ia berpandangan, kewenangan KPI perlu mengalami transformasi agar tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga menjadi penggerak kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor penyiaran.

“Konsep kewenangan KPI yang ideal adalah dari Regulator bertransformasi menjadi ‘Ecosystem Orchestrator’ yang bisa memimpin kolaborasi seluruh ekosistem penyiaran,” katanya.

Ferdi juga menyoroti kondisi industri penyiaran konvensional yang menghadapi tekanan akibat perubahan pola distribusi belanja iklan yang kini lebih banyak mengalir ke platform digital.

Menurutnya, ketimpangan regulasi antara media penyiaran konvensional dan platform digital harus segera diatasi agar tercipta persaingan yang sehat.

“Hadapi maraknya lembaga penyiaran konvensional yang berguguran akibat pembagian kue iklan yang timpang dengan konten platform digital maka kedepan regulasi penyiaran tidak boleh timpang ‘regulatory asymetry’ tidak boleh lagi ada dua jenis media yang berdampak sama secara sosial, namun aturannya berbeda,” tegasnya.

Ia menambahkan, diperlukan terobosan kebijakan untuk menciptakan kesetaraan regulasi, terutama terkait standar akuntabilitas yang proporsional terhadap seluruh platform media yang memiliki dampak bagi kepentingan publik.

“Perlu terobosan kesetaraan regulasi, khususnya standar akuntabilitas yang proporsional terutama yang berdampak pada kepentingan publik di era digital ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ferdi juga memperkenalkan konsep KPI Smart sebagai salah satu program strategis yang diharapkan mampu memperkuat peran KPI dalam menjaga kualitas demokrasi digital di Indonesia.

“Saya ingin KPI kedepan benar benar bisa menjadi penjaga kualitas demokrasi digital Indonesia, melalui Program KPI Smart yang bisa menjadi jawaban dalam mewujudkan penyiaran Indonesia yang sehat,” katanya.

Program tersebut, lanjut Ferdi, mencakup penerapan Smart Regulation, Smart Monitoring, Smart Society, Smart Industry, dan Smart Institution sebagai fondasi pembangunan ekosistem penyiaran nasional yang lebih sehat, adaptif, dan berdaya saing.

“Masyarakat kritis dan berdaya serta industri kepenyiaran yang mencerdaskan, yakni dengan penerapan Smart Regulation, Smart Monitoring, Smart Society, Smart Industry dan Smart Institution,” tutupnya. (*)