65 Persen Pengguna BPJS Kesehatan Mandiri Dinonaktifkan

Fokusberita, SERANG – Sebanyak 65 persen peserta Mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang dinonaktifkan, hal tersebut diberlakukan, lantaran para peserta itu telah menunggak denda pelayanan lebih dari satu bulan per-bulan juli 2016.

Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendali Mutu, Pelayanan Penanganan Pengaduan Peserta (MK UPMP4), BPJS Kesehatan Cabang Serang, Addiena Rizqi mengatakan, bahwa sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2016 pasal 17 A1 ayat 1, jika ada peserta yang telat membayar denda pelayanan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara.

"Masa toleransinya hanya satu bulan, kalau aturan yang lama kan tiga bulan. Makanya terpaksa kita memberhentikan sementara 65 persen peserta BPJS Mandiri ini," kata Rizqi kepada FBB saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (15/9).

Lanjutnya, apabila peserta BPJS mandiri tersebut telah membayar denda kepada BPJS Kesehatan. Dalam waktu 45 hari status kepesertaanya menjadi aktif kembali, dan dapat dipakai lagi untuk pelayanan kesehatan rawat inap

"Mereka akan dikenakan denda sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan, dikali jumlah bulan menunggak. Apabila ingin kartu BPJSnya aktif lagi, harus membayar denda terlebih dahulu. Jangan di tunda-tunda," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang, Elisa Adam menambahkan, berdasarkan Perpres tersebut, pemberlakuan denda iuran ditiadakan, namun diganti dengan denda pelayanan.
 
"Bulan menunggak yang dipakai dalam perhitungan denda pelayanan, dibatasi maksimal 12 bulan. Namun selama tunggakan belum terbayar, akan tetap tercatat menjadi hutang dan kartunya pun belum dapat bisa digunakan. Tapi apabila sudah bayar, harus sabar menunggu selama 45 hari, baru kartu BPJS anda dapat digunakan kembali," pungkasnya. 
(Red).