Puluhan Mahasiswa Lakukan Aksi Tolak Kenaikan Tarif Listrik

FokusBerita, Serang - Puluhan mahasiswa dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Banten. Selasa (20/6/2017).

Aksi yang di gelar oleh puluhan mahasiswa tersebut berdasarkan terbitnya peraturan menteri (ESDM) Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 Tahun 2016, tentang pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 VA (Volt Ampere) yang dilakukan secara bertahap pada awal, Bulan Maret, Mei, hingga Juli 2017.

Selanjutnya Kodinator Lapangan (Korlap) IMM Banten, Asep menilai kebijakan yang di keluarkan oleh kementrian ESDM tersebut akan menambah beban dan biaya bagi masyarakat

"kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak rasional dan membebani rakyat".Tegas Asep.

Lanjut Asep, langkah pemerintah dengan kebijakan menaikan tarif dasar listrik 900 VA, merupakan kebijakan keliru dan hanya akan menambah masalah  kebijakan yang di keluarkan pemerintah itu lebih mengarah kepada penertiban subsidi listrik bukan pencabutan subsidi. "Makanya saya minta kenaikan tarif listrik ini bisa di perhitungkan dan dikembalikan normal". ungkapnya.

Sisi lainya, Humas PLN Banten, Maspujo menerangkan, kebijakan yang di keluarkan pemerintah itu lebih mengarah kepada penertiban subsidi listrik bukan pencabutan subsidi.

"Sebetulnya bukan pencabutan subsidi tapi penertiban subsidi ini kerena mungkin ini hasil dari survey banyak yang gak tepat sasaran," terangnya.

Lanjut Muspijo, untuk 450 itu masuk subsidi bahkan 900 juga bisa yang masuk subsidi. Terkecuali di atas 900 VA. "Sebenarnya ini adalah baru program di awal, tapi apabila tidak sesuai harapan. Akan kembali pada program sebelumnya, karena kita ingin subsidi 450 VA tepat dengan sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu," jelasnya.

Dalam aksi puluhan mahasiswa tersebut berlangsung tidak cukup lama dan selesai dengan tertib Karena telah mendapatkan keterangan dari pihak PLN Banten dan berjanji akan mengembalikan kestabilitasan tarif listrik.

(RED/FBB/Ihsan)