Pemprov Banten Tidak Jeli Membuat Program, DPD GMNI Banten Angkat Bicara

keteragan : Ketua DPD GMNI Banten Solahudin (Doc)

FokusBerita, SERANG - Program berobat gratis Pemerintah Provinsi Banten yang mendapat penolakan dari kementerian kesehatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten angkat bicara.

Ketua DPD GMNI Banten Solahudin membeberkan Pemprov tidak jeli dalam membuat suatu program, seharusnya Pemprov melakukan sinkronisasi program kesehatan dengan pemerintah pusat. Terlebih pemerintah pusat sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

"Pemerintah daerah lebih mempertimbangkan prioritas daerah dengan melakukan Pembangunan infrastruktur yang mendorong perilaku hidup sehat, perbaikan insentif yang mampu mendorong pemerataan tenaga kesehatan bukan menciptakan suatu program yang berbenturan dengan hukum," Beber Solah, Kamis (8/9/2018).

Solah Menjelaskan, Gubernur seharusnya tidak ngotot untuk merealisasikan janji kampanyenya yang jelas-jelas berbenturan dengan aturan. Karena sesungguhnya Inpres tersebut sudah jelas-jelas menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program kesehatan nasional.

"Gubernur jangan memaksakan untuk merealisasikan janji kampanye nya itu tapi harus lebih jeli dalam menganalisa kebutuhan rakyat dan aturan diatasnya," Jelasnya.

Selanjutnya kata solah, Anggaran yang sudah ditetapkan untuk program berobat gratis menggunakan EKTP tersebut lebih baik digunakan untuk mengcover warga tidak mampu untuk mendapatkan layanan BPJS.

"Perbaikan akurasi data terkait masyarakat yang seharusnya memerlukan bantuan pembayaran iuran BPJS juga diperlukan, hal ini merupakan tiga prioritas utama penggunaan anggaran kesehatan di daerah," katanya.

(Red/FBB/SI)