DPK GMNI UNTIRTA : Impor Beras Datang, Marhaen Tenggelam

FokusBerita, Serang - Dewan Pengurus Komisariat GMNI UNTIRTA Cabang Serang cemas terhadap kehidupan Masyarakat Indonesia terkait Kebijakan impor beras yang akan diambil Rezim Jokowi-JK pada awal tahun 2018.

Dalam tulisan yang diterima Redaksi Fokus Berita Banten pada Jumat (18/1/2018) mengungkapkan, Perasaan cemas tersebut terkait Kebijakan impor beras yang akan diambil Rezim Jokowi-JK pada awal tahun 2018. Dimana sebuah kesalahan fatal sebagai jawaban dari pengentasan krisis pangan yang melanda Indonesia. Rezim Jokowi-JK berpikir secara keliru dalam mengambil keputusan impor beras. Terlihat jelas bahwa kedaulatan dan kesejahteraan rakyat khususnya para petani sudah tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan sekarang ini. Padahal semangat Tri Sakti dan Nawa Cita yang menjadi pemantik kerja, kerja, kerja sudah dijanjikan sejak tahun 2014 yang lalu.

Namun, dengan keputusan impor beras sebesar 500.000 ton menyatakan secara jelas bahwa pemerintah tidak pantas agi mengusung Tri Sakti dan Nawa Cita. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan berdalih bahwa impor dilakukan sebagai upaya mengatasi kelangkaan beras. Padahal Bulog masih memiliki persediaan sebanyak 900 ribu ton dan petani sebagai soko guru bangsa akan memasuki masa panen raya padi pada Februari 2018 ini.
Sementara dibeberapa daerah seperti Banten telah menyatakan bahwa tidak lagi memerlukan impor beras. Banten bahkan memiliki stok beras hingga 9 bulan kedepan. Pemerintah Provinsi Banten mengaku produksi beras akan meningkat pada bulan Januari hingga Maret nanti saat panen raya berlangsung. Fakta tersebut membuktikan bahwa impor beras semakin menunjukan kedaulatan pangan telah gagal.

Impor beras ini disinyalir kuat karena Rezim Jokowi-JK tidak mampu keluar dari cengkaraman perdagangan bebas yang berkiblat pada ekonomi kapitalistik. Sebagai anggota WTO (organisasi perdagangan dunia), Indoensia harus memberikan akses seluas-luasnya untuk membuka pasar dalam negeri bagi komoditas pertanian negara lain. Indonesia juga dipaksa untuk membebaskan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Terbukti dari penerapan impor beras yang terkesan dipaksakan dan reaksioner.

Selain itu kejanggalan data produksi beras Kementerian Pertanian yang selalu menyebut stok beras aman dan tersedia menjadi perkara tersendiri dalam polemik beras akhir-akhir ini. Terlebih lagi rencana kebijakan impor beras dari Vietnam dan Thailand ini bertabrakan dengan waktu panen raya padi yang ditanam marhaen (baca: petani). Keadaan ini membuat para petani semakin terhimpit dan merintih dilumbungnya sendiri dan jatuh dalam jurang kemiskinan yang jauh dari harapan untuk menggapai kedaulatan hidup.

Konsensus ini yang menjadikan dasar bagi Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menolak dengan keras kebijakan Impor Beras Rezim Jokowi-JK. Jika impor beras benar-benar datang, maka marhaen akan dipastikan tenggelam.

(RED/FBB)