Mahasiswa Cilegon Memberikan Piagam Penolakan Politik Dinasti Dan Korupsi

FokusBerita, Cilegon - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( DPC GMNI ) Kota Cilegon dan Gerakan Mahasiswa Cilegon ( GMC ) memberikan Piaham Anti Politik Dinasti dan Korupsi Untuk Kota Cilegon, Jumat (12/1/2018).

Piagam anti politik Dinasti dan anti Korupsi tersebut atas keperihatinan terhadap korupsi walikota Cilegon yang menambah daftar panjang kasus korupsi walikota di Kota Cilegon.

Ketua DPC GMNI Kota Cilegon Syaihul Ihsan menilai , terlihat hari ini Politik Dinasti rawan menimbulkan tindakan penodaan rakyat yakni korupsi, kolusi, dan nepostisme (KKN) sehingga dapat merusak tatanan sosial sekaligus merusak pemimpin itu sendiri beserta keluarganya. Pemimpin yang berakhir masuk penjara karena korupsi, selain menghancurkan nama baik keluarga, juga mempermalukan seluruh rakyat yang dipimpinnya.

"Dinasti Politik itu tidak bisa dilarang, karena menyangkut hak asasi setiap orang untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi konstalasi politik dengan memajukan Sanak saudara menggantikan kedudukannya sebagai pejabat publik berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Sebab akan terjadi kemacetan demokrasi, akibat tersumbatnya kaderisasi dari beberapa generasi" Ungkapnya.

Syaihul Juga Menambahkan, Sebagai masyarakat yang melihat dan menilai Bagaimana kedepan Kota kita ini tidak lagi dipimpin oleh satu kelompok kecil ( Oligarki ) "Bahwa  seharusnya kita tidak boleh lupa akan unsur demokrasi yang diintroduksi Montesquieu yakni trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang perwujudannya agar tak terjadi pemusatan kekuasaan di satu pihak. Bahkan, Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara di Perancis pada 1789 menyebutkan, kedaulatan ada di tangan bangsa bukan keluarga.

"Politik Dinasti memungkinkan tumbuh saat cuaca demokrasi bersifat semu. Demokrasi semu lebih berupa pasar transaksi kepentingan pribadi, namun dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi, melainkan memanipulasinya menjadi penopang sistem oligarki. Politik dipersempit menjadi ruang perebutan kekuasaan politik dan penimbunan kekayaan antar para oligarkis, sementara rakyat kebanyakan dibayar untuk berduyun-duyun melegalkan manipulasi tersebut lewat pemilu, pilkada dan aksi-aksi protes lainnya" Tambah Syaihul.

Selanjutnya, Ketua GMC Ibnu Qosim mengatakan, Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

"Negara kita adalah negara Demokrasi yang hakikatnya memberikan hak penuh kepada rakyat sebagai entitas merdeka untuk mengarkulasikan seluruh kemerdekaan politiknya dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara, Demokrasi Politik Indonesia yang mengedapankan nilai-nilai solidaritas kebangsaan daripada kepentingan individu, kelompok maupun golongan", ungkap Ibnu.

Berikut Piagam tuntutan dari gabungan mahasiswa yakni Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Cilegon dan Gerakan Mahasiswa Cilegon ( GMC ) :

1.Pemerintah wajib melaksanakan jalan nya roda pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)
2.Stop Politik Dinasti yang menodai iklim Demokrasi di Kota Cilegon.
3. Mendorong penegakan hukum agar mata rantai kekuasaan dinasti politik yang tak berpihak pada kesejahteraan rakyat dapat diputus
4. Mengajak Serta Masyarakat Kota Cilegon Untuk bersama sama menciptakan demokrasi yang menghasilkan good governance dan rule of law
5. Berantas Koruptor, oknum dan mafia kasus di kota Cilegon
6. Mendesak anggota DPRD Kota Cilegon tidak memilih oknum dinasti yang sudah menyakiti hati rakyat.

(RED/FBB/Ndol)