Articles by "Ekonomi"
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

at


FBB, Cilegon - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon gelar Rapat Paripurna Istimewa, dalam rangka memperingati HUT Kota Cilegon ke-19. Agenda yang dihadiri oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Pelaksana Tugas (PLT) Walikota Cilegon Edi Ariadi ini bertempat di Aula DPRD Cilegon.

Dalam sambutannya PLT Walikota Cilegon mengatakan, Pemerintah Kota Cilegon telah melakukan hal yang maksimal, dan mengucapkan rasa terimakasih pada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu menaanggulangi banjir dan membantu menyelesaikan pembangunan di Kota Cilegon.

"Kita bisa melihat bersama, atas kebersamaan seluruh elemen. Kota Cilegon berhasil menyelesaikan seluruh pembangunan baik dari sarana prasarana dan sumber daya manusianya, pembangunan sarana prasarana melibatkan 6.000 tenaga kerja." ucap PLT Walikota saat sambutan pada Jum'at (27/April/2018).

Keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon dari sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli. Dan rata-rata IPM Cilegon, berhasil melebihi rata-rata IPM Provinsi dan Nasional.

Dalam sambutan lainnya oleh Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk kemiskinan di Cilegon presentasenya 3,6%, sementara di Provinsi presentasenya 5,9 % untuk kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi di Cilegon 5.71 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional hanya saja pengangguran masih tinggi, tak sebanding lurus dengan industrialisasi.

"Apa masyarakat tidak bisa berkompetisi? atau banyaknya urbanisasi yang datang menyebabkan pengangguran?" Ucap Wahidin Halim saat sambutan di Aula DPRD Cilegon.

"Rasanya tak pantas warga Cilegon nganggur, karena banyaknya pabrik." Ucap Gubernur Banten yang kerap dipanggil WH.

(RED/FBB/A.Laksono
Continue reading

at

FBB, Cilegon - Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) ke-1 Kamar Dagang Industri Paradigma Baru (KADIN PB) Kota Cilegon, mengusung tema Perpektif Dunia Usaha Dalam Memenuhi Kesempatan Pengusaha Daerah Di Kota Cilegon.ù Acara yang digelar pada Selasa (25/April/2018) dihadiri Ketua Kadin PB Prov. Banten H. Iyus Suftandar, sebagai pelantik Kadin PB Cilegon.

Ketua Kadin PB Cilegon Fathurrohman Salim mengatakan, munculnya KADIN PB di Kota Cilegon diharapkan dapat memberikan pembaruan untuk dunia industri di Cilegon, sebagai warga kota industri masyarakat dituntut untuk bersaing secara sehat dengan tujuan untuk membangun Kota Cilegon lebih baik.

"Tema yang kami ambil ini karena kami lihat banyaknya investasi disini, kurang lebih puluhan bahkan ratusan trilliun. Akan tetapi potensi pengusaha lokal atau daerah belum dilibatkan secara maksimal, sebab itu kita menggagas Kadin PB dengan harapan ada pola pikir dan pendekatan yang baru." Ucap Pak Fathurrohman

Sekitar 250an pengusaha sudah bergabung dengan Kadin PB Cilegon, dan setelah dilantik langkah awal yang Kadin PB lakukan adalah konsulidasi internal dan audiensi dengan pemda serta BUMN.

"Untuk membangun Kota Cilegon, semua elemen baik anggota kadin, pemkot, legislatif, dan para pelaku industri harus bersinergis, mau membuka diri dan bekerjasama." Tegasnya saat diwawancarai usai acara acara Pelantikan dan Rakerda di salah satu hotel di Cilegon.

(RED/FBB/A.Laksono)
Continue reading

at
Keterangan Gambar : Salah seorang pedagang di pasar rau Serang (*doc)
FBB , Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan harga dan stok bahan makanan menjelang bulan puasa akan stabil.

Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas perdagangan di seluruh provinsi untuk membicarakan harga beras di pasar-pasar tradisional.

"Kami semua akan turun untuk rapat koordinasi ke provinsi-provinsi, seluruh pedagang beras di pasar tradisional wajib menjual beras medium. Kalau mereka tidak punya stok, kasih tahu kami yang punya stoknya," kata Enggar kepada pewarta di kantornya, Senin (9/4/2018).

Enggar tidak ingin ada alasan dari pedagang tidak bisa jualan beras medium dengan harga yang sesuai hanya karena tidak punya stok untuk dijual.

Selain itu, untuk minyak goreng juga dipastikan aman, termasuk soal penetapan 20 persen dari total produksi harus dalam bentuk minyak goreng curah dan/atau minyak goreng dalam kemasan sederhana seharga Rp 11.000 per liter.

Penetapan ini berlaku untuk produsen minyak goreng yang ada di Indonesia. Harga Rp 11.000 per liter itu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng.

"Telur dan daging ayam sangat tidak khawatir. Gula tidak ada masalah," tutur Enggar.

Khusus bagi daging beku, Enggar menegaskan akan memberi izin impor kepada importir dengan syarat mutlak harga jualnya Rp 80.000 per kilogram. Jika importir tidak dapat menjual dengan harga tersebut, maka Kemendag tidak akan mengeluarkan izin impor.

"Kalau enggak ada yang sanggup, saya impor sendiri. Volumenya boleh berapa saja asal harga jualnya Rp 80.000," ujar Enggar.

(Red/FBB/Kompas)
Continue reading

at
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2015-2020 Rosan P. Roeslani (tengah) melambaikan tangan - Antara/Novrian Arbi

Fokusberitabanten.co.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani menilai pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 mencapai 5,07%.

Menurut Rosan, hal itu didorong oleh faktor harga komoditas. Dia menyebut, saat ini kontribusi ekspor Indonesia masih didominasi sektor komoditas.
Sektor tersebut berkontribusi sekitar 70% terhadap total ekspor.

Adapun komoditas terbesar masih disumbangkan oleh kelapa sawit dan batu bara. “Kami melihatnya tahun ini akan lebih baik, pertama karena faktor harga komoditas. Terlepas senang tidak senang harga komoditas akan sangat membantu,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (12/2).

Melihat rekam jejak selama ini, kata dia, ketika harga komoditas naik maka ekonomi Indonesia akan membaik.

“Tapi yang harus saya garisbawahi juga adalah setiap harga komoditas naik pertumbuhan [ekonomi] naik, gini risio kita juga naik. Itu yang harus diperhatikan,” ucapnya. (Red/FBB)
Continue reading

at

FokusBerita, Internasional - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) tutup atau 'shutdown', kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksepakatan anggaran yang akan digunakan di dalam operasional pemerintahan AS. Selain berdampak pada karyawan Gedung Putih yang terpaksa dicutikan, Militer AS yang saat ini tengah bertugas terancam tidak digaji. 

Militer yang dianggap penting dan masih akan melaporkan tugasnya dan termasuk pasukan mereka yang berada dalam pertempuran berpotensi tidak dibayar saat shutdown.

Jika shutdown berlangsung selama berminggu-minggu, sekitar 1,3 juta tenaga kerja aktif berpotensi bekerja tanpa bayaran. Militer saat ini dibayar sampai 1 Februari.

Selain itu, banyak pegawai Departemen Pertahanan Sipil tidak akan bekerja selama penutupan, termasuk instruktur di akademi militer dan kontraktor pemeliharaan.

Sebagai informasi, kondisi Pemerintahan AS yang saat ini tutup diketahui bahwa rencana anggaran pengganti atau 'stopgap spending-bill' gagal diloloskan oleh Senat AS dalam voting pada Jumat (19/1) malam waktu AS. Rencana anggaran ini sebelumnya diloloskan oleh HOR pada Kamis (18/1) malam waktu AS. 

Dengan tidak diloloskannya rencana anggaran, maka pemerintah AS tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya. Situasi ini yang membuat pemerintah AS tutup, atau yang biasa disebut sebagai 'government shutdown'. 

Situasi 'government shutdown' terjadi saat Kongres tidak meloloskan rencana anggaran federal untuk tahun fiskal mendatang yang diajukan Presiden AS. Rencana anggaran itu untuk membiayai pemerintahan dan operasional departemen federal AS.

Dalam situasi ini, departemen-departemen tidak esensial akan tutup sementara hingga rencana anggaran disepakati oleh Kongres AS. Jangka waktu penutupan pemerintah AS tidak bisa diperkirakan, karena tergantung lobi parlemen. 

Hingga kini, para Senator AS masih terus berunding di Capitol Hill, Washington DC. Berbagai lobi dan upaya dilakukan agar kesepakatan bisa dicapai dalam pembahasan rencana anggaran. Kemungkinan besar, rencana anggaran yang baru akan diajukan dan dibahas untuk nantinya di-voting lagi.

Pemerintahan AS tercatat sebelumnya sudah melakukan 18 kali pemerintah AS tutup karena tidak tercapainya kesepakatan terkait anggaran pemerintahan.

Total pemerintah AS tutup sebanyak 18 kali shutdown sejak tahun 1976. Namun sebelum tahun 1981, kebanyakan departemen pemerintah tetap beroperasi normal saat pemerintah AS tutup. Biaya operasional pemerintahan AS saat itu ditalangi oleh dana yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Kongres AS. Pembiayaannya ditalangi secara surut. 
Continue reading

at

FokusBeritaBanten.co.id - Keputusan Kementerian Perdagangan yang membuka keran impor beras sebanyak 500 ribu ton mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli Zon menilai rencana impor beras itu hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini pemerintah miliki.

"Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain," tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/1/2018).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu ada 4 keanehan dari rencana impor beras. Pertama Kementerian Pertanian justru mengklaim Januari 2018 ini terjadi surplus beras sebesar 329 ribu ton. 

"Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton. Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik," tambahnya.

"izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Silakan baca Pasal 16 Permendag No. 1/2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain," tegasnya.
Kedua, lanjutnya, pemerintah sebut kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium. 

"Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana," sindirnya.

Lalu yang ketiga, jika impor beras dilakukan untuk menstabilkan harga beras atau untuk keperluan umum, harusnya dilakukan melalui Perum Bulog. Namun pemerintah justru menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melakukannya.

Keanehan yang terakhir, pemerintah mengeluarkan izin beras impor berdekatan dengan musim panen. Dengan adanya stok beras impor maka dikhawatirkan akan menekan harga jual gabah petani.

Keempat keanehan itu menurut Fadli Zon membuktikan bahwa pemerintah tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan. Dia juga curiga kenaikan harga beras yang terjadi saat ini dipicu penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang juga dibuat oleh Pemerintah sendiri.

"Saat keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp9.000, pemerintah malah menetapkan HET beras medium, misalnya, di angka Rpv9.450. kebijakan tersebut benar-benar sulit dinalar. Bahkan muncul kesan kebijakan HET itu seakan-akan merupakan prakondisi untuk melegitimasi impor beras awal tahun ini," ujarnya.

Kalaupun memang impor harus dilakukan, seharusnya pemerintah melakukan kajian secara matang dan transparan terlebih dahulu. Jumlah volume beras yang diimpor juga harus dikalkulasikan dengan baik.

"Jadi tidak ujug-ujug muncul angka 500.000 ton tanpa ada dasar alasannya. Hal penting lainnya, kalau memang perlu impor dengan kajian jumlah dan waktu yang sudah dikalkulasi matang, impor itu harus dilakukan oleh Bulog. Jangan cari untung dengan dalih stabilkan harga. Bulog juga tidak boleh ambil untung dari impor beras. Itu sebabnya proses impor oleh Bulog juga harus transparan dan diawasi ketat," tandasnya. (Red/FBB/Detik)
Continue reading

at

FokusBeritaBnaten.co.id - Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengoptimalkan peran pasar modal dalam melakukan pembiayaan pembangunan di Indonesia. OJK menargetkan 24 persen pembiayaan pembangunan pada 2017 berasal dari pasar modal.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida, mengatakan pembiayaan pembangunan dari pasar modal sejauh ini telah mencapai Rp 162 triliun. Pencapaian tersebut sejalan proyeksi pembiayaan pasar modal oleh OJK sebesar Rp 170,1 triliun hingga akhir tahun. 

"(Pembiayaan dari pasar modal) yang ada sampai saat ini sudah Rp 162 triliun," ujar Nurhaida saat ditemui usai melakukan rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/9).

Untuk menunjang pembiayaan infrastruktur yang lebih besar dari pasar modal, pemerintah bersama OJK tengah membahas beberapa instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. 

"Yang dibahas adalah instrumen yang bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan. Intinya itu, instrumen-instrumen keuangan yang bisa digunakan untuk mempercepat pembiayaan pembangunan," jelasnya.

Seperti diketahui saat ini, OJK memiliki beberapa instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur diantaranya Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. 

"Tadi fokus pembahasannya pembiayaan infrastruktur di OJK, kan ada produk-produk pasar modal seperti RDPT, KIK EBA dan lain lain. Kira kira itu yang dibahas, kita lihat apakah ada kendala dalam penerbitan instrumennya," jelasnya. 

Nurhaida menambahkan, pembahasan instrumen pembiayaan di OJK tergolong cepat, yang seringkali membuat prijinan tersebut tersendat adalah kelengkapan dokumen dari pihak yang mengajukan ijin. Dia memastikan apabila seluruh dokumen dilengkapi, proses perijinan hanya butuh waktu sekitar satu minggu. 

"Sebetulnya ketentuannya sudah termasuk cepat ya, karena selama ini kelihatannya yang bikin lama itu melengkapinya dari pihak yang mengajukan ijin atau pendaftaran, masih ada dokumen yang kurang sehingga balik lagi. Diminta dilengkapi. Kalau dokumen lengkap itu seminggu juga bisa selesai sebenarnya," pungkasnya.
(Red/Fbb/Mdk)
Continue reading

at


FokusBeritaBnaten.co.id - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, acap menyebut General Santos ketika ia berbicara kesuksesannya memberantas pencurian ikan. Gensan adalah kota kecil di Pulau Mindanao, Filipina selatan. Gensan disebut-sebut sebagai ibu kota ikan tuna di Filipina. 

Semua urusan tuna di Gensan diurus di Pelabuhan Ikan General Santos City. Letaknya 15 kilometer selatan dari pusat kota, tepatnya di Barangay Tambler, dan terletak di pinggir jalan nasional Sarangani-Cotabato selatan. Luas pelabuhan ini mencapai 32 hektare dan terdapat empat blok dengan belasan gudang besar. 

Untuk menuju ke sana, kita bisa menumpang becak motor dari pusat kota, cukup membayar 30 peso atau Rp9 ribu. Pelabuhan ini menghadap ke Teluk Sarangani. Ombaknya relatif tenang tetapi lautnya agak dalam. Wajar jika banyak kapal dari bermacam ukuran, termasuk kapal kontainer, bisa berlabuh di dermaga Pelabuhan Gensan. 

Lokasi Gensan memang strategis. Ia dekat dengan lokasi yang kaya ikan di Teluk Moro, Laut Sulu, Mindanao, dan Sulawesi. Filipina saat ini didapuk sebagai produsen terbesar tuna kalengan kedua di Asia setelah Thailand. 

Mayoritas tuna dari Filipina dilabuhkan dan diolah di Gensan. 
Terhitung sejak 2008 hingga 2014, hampir 89 persen dari total 1.012.488 metrik ton ikan di Gensan adalah jenis ikan tuna. Bagi Gensan, tahun 2014 adalah tahun keemasan. Hasil ikan pada tahun itu mencapai 101.480 metrik ton, rekor tertinggi selama 12 tahun terakhir. Hampir 47 persen tuna itu adalah tuna beku, yang 70 persennya berasal dari kapal asing.

Namun, capaian positif ini terhambat pada tahun itu ketika Presiden Joko Widodo memulai kekuasaannya dan menjadikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Muasal kekusutan di Gensan diawali ketika Susi meneken kebijakan larangan transhipment (alih muatan) di tengah laut dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 57/2014, yang berlaku 12 November. Di sisi lain, Susi mulai menggalakkan perang terhadap pencurian ikan ilegal. Ia menenggelamkan beberapa kapal berbendera Filipina—di antara kapal asing lain—yang masuk perairan Indonesia. Ini bikin ciut nelayan Filipina. 

Setahun usai aturan Menteri Susi berlaku, hasil tangkapan tuna di Gensan turun drastis. 

Penurunan ini bisa ditilik dari data ekspor tuna Kementerian Perdagangan Filipina. Data itu mencatat nilai ekspor tuna Filipina pada 2013 mencapai 52 juta dolar AS. Pada 2014 naik 43 persen menjadi 90,7 juta dolar AS. Namun, setelah kebijakan Susi, nilai ekspor itu anjlok drastis hingga -150 persen pada 2015 menjadi 36,3 juta dolar AS. Setahun berikutnya turun lagi -53 persen menjadi 23,7 juta dolar AS. 

Data lain untuk melihat dampak aturan Susi terhadap Pelabuhan Ikan Gensan bisa dilihat dari statistik milik otoritas lembaga budi daya perikanan Filipina (PFDA). Lembaga ini saban bulan mencatat data keluar-masuk ikan yang dijual di sembilan pelabuhan ikan di Filipina termasuk Pelabuhan Gensan. 

Data PFDA mencatat penurunan tajam ikan tuna di Gensan terjadi pada fase 2014-2015. Pendapatan metrik ton ikan cakalang anjlok 76 persen dari 50,417 metrik ton pada 2015 menjadi 28,658 metrik ton pada 2015. Begitupun ikan tuna sirip kuning yang diperuntukkan pasar domestik, turun -43 persen dari 8.289 metrik ton pada 2014 menjadi 5.794 metrik ton pada 2015. 

Imbas paling drastis adalah volume ikan tuna sirip kuning grade A. Inilah ikan pilihan yang biasa diekspor ke Uni Eropa atau Jepang. Harga per kilonya bisa mencapai 400 peso atau Rp120 ribu. Berat satu ekor ikan tuna sirip bisa mencapai 100-300 kilogram. Pada 2014, ikan sirip kuning kelas A yang diolah di Gensan mencapai 3.279 metrik ton, tetapi angka ini anjlok hingga -77 persen menjadi 1.858 metrik ton pada 2015. 

Bahkan, untuk kali pertama sejak 2008, dari Februari hingga Maret 2015, ikan tuna sirip kuning kelas A tidak masuk dalam 10 ikan yang diperjualbelikan di Pelabuhan Ikan Gensan.

Sebagai kota sentra tuna, industri pengolahan tuna di Gensan amat tumbuh pesat. Ada delapan perusahaan besar yang beroperasi di Gensan: Amadeo Fishing, Atlantis Fishing Industries, Citra Mina Group of Companies, Frabelle Fishing Corporation, General Tuna Canning Corporation, Philbest Canning Corporation, RD Tuna Ventures Inc, dan San Andres Fishing Industries Inc. 

Di kompleks Pelabuhan Gensan, kedelapan perusahaan besar ini diberi dermaga dan pasar khusus di blok 1, terpisah dari pemasok lain. 

Perkiraan Kementerian Tenaga Kerja Filipina menyebut industri tuna Gensan mempekerjakan lebih dari 200.000 orang, di antara mereka bekerja sebagai nelayan, sebagian lagi di pabrik pengolahan ikan. 

Marcelo, 24 tahun, merasakan getir pahit momentum saat tempatnya bekerja, Atlantis Fishing, harus merumahkan lebih dari 1.000 karyawan pada 2015-2016. 

“Jika tidak ada ikan, lalu apa yang mesti kami kerjakan?” katanya. “Sejak Indonesia memperketat urusan di laut, nelayan kami tidak ada lagi yang berani melaut. Perusahaan pun tidak berani nekat karena takut kapal mereka ditenggelamkan.” 

Sesudah kekalutan sepanjang 2015-2016, sentimen masyarakat Gensan terhadap sesuatu hal yang berbau Indonesia menjadi sedikit negatif. 

Seorang perwira TNI dari tim pemantau perdamaian di Mindanao—pusat gerakan bersenjata dari kelompok-kelompok muslim Filipina selatan—yang ditempatkan di Gensan bahkan berkata harus melepas lencana bendera Indonesia pada seragamnya. Ia risih saat pergi berkeliling kota selalu dipandang penuh sinis dan benci oleh masyarakat Gensan. 

“Ya, mungkin mereka masih dendam. Jaga-jaga saja,” katanya.

 Ketika saya mengunjungi Gensan City Fish Port Complex, sikap ketidaksukaan itu juga terasa. Saya datang saat petang hari. Suasana pelabuhan sudah tak seramai pagi atau siang hari. Beberapa gudang tutup dan lalu-lalang orang amat jarang. Kesibukan hanya terlihat di sekitar dermaga. Terlihat puluhan orang menurunkan ikan cakalang dari kapal Noorahman yang bersandar sedari pukul 3 sore. 

“Untuk apa Anda ke sini?” hardik seorang kuli yang memindahkan ikan dari kapal ke gudang. Nada suaranya meninggi ketika saya memperkenalkan diri sebagai jurnalis dari Indonesia. 

“Karena kebijakan pemerintah Anda, kehidupan kami menjadi berubah,” katanya, kesal.

Melihat rekannya menggerutu, beberapa kuli tersenyum kecut. Namun, mereka tetap bersikap tenang, ramah, dan mau diajak berbincang sejenak. 

Si penggerutu itu ternyata pernah ditangkap oleh Angkatan Laut Indonesia pada akhir Maret 2015 dan dibebaskan pada 2 Juni 2015. 

“Selama di penjara, tentara Indonesia menyiksanya, mungkin karena itu dia kesal kepada Anda,” ucap Marcos seraya tertawa, seorang nelayan yang tinggal di Calumpang yang sore itu perahunya baru bersandar. 

“Ada banyak di sini yang pernah ditangkap. Dan mereka sepakat untuk tidak ingin tertangkap lagi. Untuk bisa bebas, kami butuh uang (ongkos untuk pulang) yang banyak,” katanya. 

Sampai Juni 2017, setidaknya sudah ada 200-an nelayan Filipina yang ditangkap dan direpatriasi oleh otoritas Indonesia. Banyak dari mereka ditahan di Ternate, Maluku, atau Bitung, Sulawesi Utara. 

Pada saat Kongres Nasional Tuna ke-17 pada 2015, Adrian Cristobal Jr.—saat itu Wakil Menteri Perdagangan Filipina—berharap negara di Asia Tenggara dan Pasifik, khususnya Indonesia dan Papua Nugini, membantu mengatasi krisis pasokan yang memengaruhi industri tuna. 

“Kerja sama regional saat ini merupakan solusi paling tepat untuk mengatasi masalah pasokan dengan tuna,” kata Cristobal, yang diangkat Menteri Perdagangan pada Januari 2016.

Alih-alih melihat ASEAN dan Asia Pasifik sebagai daerah yang saling bersaing merebutkan tuna, ia menganggap akan lebih potensial jika ada saling kerja sama antar-negara. 

“Kami dapat menawarkan bantuan kepada PNG dan Indonesia dalam hal adopsi teknologi dan peningkatan teknis dengan imbalan, (sebagai gantinya) kami diberi akses ke tempat penangkapan ikan tuna,” katanya, seperti dikutip dari Sun Stars. 

Dampak kebijakan Susi terhadap industri tuna di Gensan dibenarkan oleh Manajer Pelabuhan Ikan Gensan, Luisito Romeo M. Correa. 

Correa mengatakan, meski sempat terpukul, kini semua telah kembali berjalan normal. “Berdampak, iya. Tapi tidak sebesar seperti yang Anda bayangkan,” katanya. 

Ketika ditanya dari mana sumber-sumber ikan itu, dan apakah tetap dari Indonesia, Correa menjawab dengan lugas, “Tentu saja tidak. Kami sudah mendapatkan tempat eksploitasi baru di laut lepas Davao Oriental.” 

Soal klaim "semua telah kembali normal" ini ia mempersilakan saya melihat data statistik terbaru mengenai perikanan di Gensan, yang dirilis Kementerian Perdagangan dan Otoritas Pelabuhan. 

Usai anjlok pada 2015, statistik penangkapan tuna di Gensan memang relatif kembali naik pada 2016. Hasil ikan tuna sirip kuning kembali naik menjadi 8.146 metrik ton. Begitupun ikan tuna sirip kuning untuk ekspor yang mencapai 2.779 metrik ton. Angka-angka ini tak berbeda jauh ketika 2014, sebelum krisis terjadi. 

Tren positif juga terjadi pada 2017. Sampai semester pertama, Juni 2017, tangkapan ikan cakalang yang didapat dari kapal asing mencapai 48.569 metrik ton. Angka ini malah melampaui rentang yang sama pada 2014 yang hanya berkisar 41.778 metrik ton.

Begitupun hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning kelas A, yang lebih banyak dua lipat dari 1.270 metrik ton pada 2014 menjadi 2.453 metrik ton pada semester pertama 2017.

Meski Menteri Susi Pudjiastuti berkata kepada redaksi Tirto pada Juli lalu bahwa ia “tidak peduli” dengan apa yang terjadi pada Gensan—“yang penting tidak nyolong ikan kita,” katanya—dua tahun setelah industri ikan di kota ini limbung akibat kebijakannya, kini Gensan mencoba kembali bangkit. 
(Red/Fbb/Tirto.co.id)
Continue reading

at

FokusBeritaBanten.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Delegasi RI yang diketuai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) menyerahkan laporan berupa data pulau bernama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BIG merupakan National Names Autorithy dari Indonesia yang menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi menjelaskan saat ini KKP bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 hingga 2017.

Pada 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan 11th Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat, data pulau-pulau bernama di Indonesia siap untuk dilaporkan.

“Sejak 2015 hingga Juli 2017, Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB pada konferensi ke 11 sidang UNCSGN ini, sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” ujar dia dalam keteranganya, seperti dikutip Kamis (17/8/2017).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jumlah tersebut merupakan penambahan dari 13.466 pulau yang telah didaftarkan pada konferensi ke-10 sidang UNCSGN di tahun 2012.
“Ke depannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah di validasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,” lanjut Brahmantya. 

UNGEGN melalui 24 divisi geografis/linguistik dan kelompok kerja saat ini menangani masalah pelatihan, digital file data dan gazetteers, sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi.

Tujuan UNGEGN bagi setiap negara adalah memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Autorithy dari masing-masing negara dan didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional seperti gazetteers, atlas, basis data berbasis web, pedoman toponimi atau nama, dll. Sebagai dasar perlunya standardisasi global nama geografis, UNGEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara.

Selain berpartisipasi aktif dalam melaporkan jumlah pulau bernama, pada sesi ke-30 sidang UNGEGN ini, Indonesia melalui anggota Delegasi RI juga berperan aktif dengan mengikuti sebanyak 7 working group tematis dan menjadi pemateri di dalam kegiatan tersebut.

Materi tersebut yakni Features beyond a single sovereignty and international cooperation , Toponymic data files and gazetteers , Terminology in the standardization of geographical names, Country names,  Exonyms, Toponymic education , Geographical names as culture, dan heritage and identity. Diharapkan keikutsertaan Delegasi RI dalam working group tersebut dapat bermanfaat dalam implementasi dan akselerasi pembakuan nama rupa bumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil.
(Red/FBB/Liputan6)
Continue reading

at


FokusBerita,Cilegon - kenaikan harga garam di pasar tradisional Keranggot kota Cilegon terus mengalami peningkatan, dari harga sebelum garam yang Kuwalitas bagus ukuran seperempat seharga sembilan ribu,  kini mencapai lima belas ribu. Senin (31/7/2017)

Dalam kelangkaan garam ini dikeluhkan oleh para pedagang pasar baru Keranggot, dikernakan banyak para pembeli yang mengeluh.

"Kenaikan garam ini kurang lebih sudah satu bulan, dan terus mengalami kenaikan sampai sekarang dan ukuran garam yang kuwalitas bagus biasa yang seperempat dengan harga sembilan ribu, sekarang naik menjadi lima belas ribu, terus juga ukuran garam nya lebih sedikit dari biasa nya." Ujar siti salah satu pedagang di pasar baru keranggot.

Sementara itu dari pihak pengelola UPTD pasar baru keranggot dan Pemerintah kota Cilegon terus berupaya dalam menekan harga kelangkaan garam di pasar.

"Kita sampai saat ini terus melakukan komunikasi dengan agen-agen garam yang ada di banten untuk terus memasok garam di pasar yang ada di Cilegon agar menekan kenaikan harga ini." Ujar muhibin kepala UPTD Pasar baru keranggot.
(Red/fbb/ajiz)
Continue reading

at

FokusBeritaBanten.com - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

"PMK sudah ditandatangi bu menteri kemarin malam," kata dia.

Dengan sudah ditandatanganinya PMK tersebut, maka pencairan THR dan Gaji Ke-13 sudah bisa dilakukan. Sebab, proses pencairan dimulai dari Peraturan Presiden (PP) yang telah ditandatangani Presiden Jokowi, lalu diterbitkan PMK sebagai aturan pelaksanaan dari PP.

Dalam melakukan pencairan THR dan Gaji ke-13 untuk PNS, saat ini sangat tergantung kepada kecepatan dan ketpatan satuan kerja (satker) dalam mengajukan surat perintah membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sampai saat ini jumlah satker seluruh kementerian/lembaga (K/L) berjumlah 25.000 satker yang berada di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Marwanto mengungkapkan, pencairan THR dan gaji ke-13 bagi para abdi negera ini bisa dilakukan pada minggu ini dengan catatan syarat dan ketentuan dapat dipenuhi, seperti pengajuan SPM, data yang disampaikan sudah valid dan sesuai dengan persyaratan misalnya besaran dana yang akan ditransfer, nomor rekeningnya, nama dan sebagainya.

"Mudah-mudahan Kamis dan Jumat sudah ada pengajuan," tutupnya.
(Red/FBB/Detik)
Continue reading

at

FokusBerita, Serang- Bulan suci ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, menyebabkan harga daging ayam dan daging sapi mengalami kenaikan sebesar Rp 10,000 Ribu.

Pantauan dilokasi, kenaikan harga daging ayam dan daging sapi sendiri terjadi terjadi di salah satu pasar di Kota Serang. Yaitu, Pasar Induk Rau (PIR), Selasa (23/5).

Kenaikan harga daging sendiri terjadi pada sekarang, karena sudah mendekati bulan ramadhan. Daging ayam seharga Rp 40,000 Ribu perkilonya kini mengalami kenaikan hingga Rp 55,000 Ribu perkilonya.

Sementara untuk Daging sapi sendiri seharga Rp 120,000 Ribu perkilonya dan kini mengalami kenaikan hingga Rp 130,000 Ribu perkilonya.

Kenaikan harga daging ayam dan sapi sendiri, dikarenakan melonjaknya pesanan dari pada pembeli. Sementara untuk pasokan daging sendiri sangatlah terbatas, Hal itu disampaikan oleh Jakaria salah satu pedagang di PIR.

"Kalo rame nyetok langsung dari jagal, jadi sapinya yang setok dari lampung dan dari sumbawa. Harganya pun pada sekarang sudah naik menjadi 130 ribu perkilonya, dan untuk daging ayam sendiri mas bisa tanyakan ke daerah pinggir pasar rau, karena di situ banyak pedagang daging ayam," jelasnya saat temui di lapaknya.

Sementara itu, salah satu penjual daging ayam, Rumiyah mengatakan, bahwa memang benar harga daging ayam mengalami kenaikan pada sekarang, dan penyebabnya karena banyaknya pesenan dari pembeli dan pasokan pun terbatas. "Tapi kita juga menaikan harganya hanya sebesar Rp 15 ribu mas, karena dari sananya sudah seharga Rp 40 ribu perkilonya. Makanya kita naikan menjadi Rp 55 ribu perkilonya," ucapnya.
(Red/FBB/Ihsan)
Continue reading

at

Fokusberitaserang-Beberapa hari menjelang bulan puasa, harga Bawang putih di Pasar Induk Rau Kota Serang merangkak naik dari semula Rp 30.000 perkilogram, menjadi Rp 50.000 perkilogramnya.  Salah satu pedagang sayuran mengaku kenaikan harga karena stok bawang putih yang minim dan menjelang bulan puasa "harga bawang putih melambung naik 20 ribu. Karena mau puasa mungkin ya sepertia biasa naik. Ditambah stok bawang putihnya juga minim ,"ujar Juju, Selasa (23/5). Juju mengaku kenaikan bawang putih terjadi sekitar satu pekan lalu. Kenaikan pun diprediksi akan kembali terjadi saat memasuki bulan puasa.

Kenaikan pun membuat salah satu konsumen mengeluh. "kenaikan harga dan kelangkaan bawang putih dan bahan bahan kebutuhan sehari-hari membuat saya selaku pembeli merasa keberatan karena keperluan hidup sudah semakin sangat berat," ungkapnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah bisa menekan angka harga kebutuhan jelang puasa dan lebaran tahun ini.

"Mudah-mudahan bisa diturunkan harganya sama pemerintah daerah dan tidak ada lagi kenaikan-kenaikan yang mencekik rakyat kecil ," ungkapnya
(Red/FBB/Ihsan)
Continue reading

at
FokusBeritaBanten.com - Kementerian Dalam Negeri pekan ini akan mengundang Biro Keuangan dan DPRD dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak pada 2018. Hal ini dilakukan untuk kepentingan mematangkan anggaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan hal tersebut saat ditanya soal kesiapan pemerintah menggelar Pilkada serentaak 2018. "Kami (persiapan) lebih awal mudah-mudahan minggu ini kami mengundang biro keuangan dan DPRD 171 daerah untuk memastikan anggaran," kata Tjahjo di sela pembekalan kepala daerah terpilih di kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Tjahjo menegaskan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 sudah tersedia. Namun, kata dia, harus ada mekanisme sehingga Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan anggaran yang aneh.

"Karena (Pilkada) serentak itu lebih mahal tapi tidak sampai sebegitu mahal. Kami juga memberi peluang kepada kepala daerah dengan boleh pasang iklan yang banyak beli kaus spanduk jangan sepi. Minimal ada pertumbuhan ekonomi dan demokrasi itu bagus,' kata dia.

Kemendagri, kata Tjahjo juga akan bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu supaya ada kerja sama yang baik. Dia berharap pekan pertama bulan Juni mendatang tahapan pilkada serentak 2018 sudah bisa tersusun.
(Red/FBB/Detik.com)
Continue reading

at

FokusBeritaBanten.com - Johanes, ayah yang digugat anak dan menantunya di PenjaringanJakarta Utara sangat menyesal. Ia tak mengira anakn yang susah payah ia besarkan, karena harta kini balik tega menggugatnya.

"Saya sangat menyesal ketika Robert dan Jessica berbuat seperti itu kepada saya, toh kalau saya sudah meninggal semuanya itu akan saya wariskan kepada Jessica. Selama ini saya mempercayai Jessica dan Robert untuk mengurus perusahaan keluarga yang saya dirikan sejak lama," tutur Johanes kepada wartawan di PN Jakarta Utara, Kamis (6/4).

Saat ini, Johanes tengah menjalani proses persidangan yang beagendakan duplik. Saat sidang tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dirinya 3 tahun bui.

Diketahui Jessica dan Robert memidanakan Johanes dengan Kasus penggelapan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nilai 4 miliar rupiah. "Kalau mereka minta baik-baik akan saya kasih, saya juga tidak mau kasusnya sampai meja hijau seperti sekarang," ujar Johanes dengan nada penyesalan.

Ia mengaku bahwa kondisi fisiknya setelah permasalahan ini menjadi sangat terguncang. "Kondisi pak Johanes setelah pembacaan tuntutan perkara pada sidang sebelumnya sangat shock, mana ada sih orang tua yang mau masuk penjara hanya karena tuntutan harta dari anaknya," imbuh Rio pengacara Johanes.

Sengketa yang berujung pada pidana ini bermula saat Jessica dan Robert menginginkan Sertifikat Hak Milik kepunyaan ayahnya menjadi atas nama Jessica. SHM tersebut berupa pabrik dan ruko yang merupakan usaha keluarga Johanes. 
(Red/FBB/Merdeka.com)
Continue reading

at

FokusBeritaBabten.com -  Bupati Mimika, Eltinus Omaleng membantah pekerja PT Freeport Indonesia mendapatkan gaji sekitar Rp 5 juta per bulan. Menurutnya, gaji sekitar Rp 5 juta tersebut hanya sebagai tukang sapu.
"Gaji segitu tukang sapu saja, tukang bersih-bersih," ujar Eltinus Omaleng di Kantor Kemaritiman, Jakarta, Selasa (28/2).
Dia mengatakan, para pekerja Freeport mendapatkan gaji sangat besar. Sehingga, mereka melakukan demo karena tidak rela kehilangan mata pencahariannya.
Namun, ia tak menyebutkan detail gaji yang didapatkan para pekerja raksasa tambang asal AS ini. "Tidak ada itu, mereka gaji gede-gede di Freeport. Mereka gaji gede makanya mereka demo, kalau kecil ya tidak demo mereka," katanya.
Dia meminta beberapa pihak tak membuat pernyataan yang tidak benar. Apalagi menyebutkan gaji pekerja Freeport hanya Rp 5 juta.
"Jangan percaya omongan seperti itu, tidak benar itu," tukasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Yaqut Cholil Qoumas mengaku mendapatkan laporan hasil pengkajian beberapa data yang diperoleh GP Ansor. Berdasarkan laporan terkait ketenagakerjaan di Freeport, diketahui dari sekitar 32.000 pekerja Freeport sebagian besar merupakan pekerja kontrak atau outsourcing, tepatnya sebanyak 63,2 persen. Selain itu, data juga menunjukan pekerja berkewarganegaraan Indonesia hanya sebanyak 36,8 persen.
"Dari 36,8 persen pekerja langsung berkewarganegaraan Indonesia, hanya 35,8 persen yang merupakan saudara kami, putra-putri asli Papua. Di mana sebanyak 98,9 persen di antaranya adalah buruh tambang dengan 24 jenjang upah dengan jenjang terendah mendapatkan upah sebesar Rp 3.316.000 dan jenjang tertinggi untuk karyawan hanya mendapat upah sebesar, Rp 5.517.000," jelas Yaqut di Bandara Internasional Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (27/2).
Data lain menyebutkan, rasio pendapatan antara buruh berpendapatan terendah dengan Komisaris Utama Freeport di Amerika adalah 1 banding 535. Sementara, upah keseluruhan yang diterima oleh 4.321 pekerja asal Indonesia di Papua setiap bulannya hanya 59,8 persen dari pendapatan Komisaris Utama Freeport.
"Jumlah itu hanyalah 0,017 persen atau sebanyak-banyaknya 0,028 persen dari laba bersih yang diterima Freeport tiap bulan," ungkap Gus Yaqut.
(Red/Merdeka.com)
Continue reading

at


FokusBerita, Cilegon - Dalam ajang tahunan lomba Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kota Cilegon, yang akan di selenggarakan pada tanggal 27 Februari mendatang di kecermatan Cilegon sebagai tuan rumah pada tahun ini. (21/02)

Lomba Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) ditahan ini kecamatan Cibebr yakini menjadi juara umum di tingkat kota Cilegon, dikernakan kecamatan Cibeber kaya akan santri dan santriwati nya.

Hal ini disampaikan oleh sekertaris camat Cibeber Mohammad Hata mengatakan "kecamatan Cibebr ini banyak anak-anak santri dan santriwati nya, jadi kita percayakan saja sama peserta kita, dan tentu nya deligasi peserta kita 100% dari masyarakat kecamatan Cibeber tidak ada peserta tarikan dari luar."

"Kerna lomba Musabakoh Tilawatil Quran ini merupakan ajang tahunan yang mengangkat nilai-nilai syariat Islam jadi saya berharap kecamatan Cibeber tidak hanya jadi juara umum di tingkat kota saja, kalo bisa kita bisa meraih juara di tingkat provinsi bahakan harapan kita bisa tingkat nasional." Ungkapnya.
(Red/FBB)


Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)