TRENDING NOW

Recent Post Recent Post
View More

at

 


JAKARTA, BX - Pengadilan Negeri (PN) Wangi-Wangi kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional dengan meraih predikat Terbaik ke-II Kinerja dan Layanan Administrasi Keuangan Perkara se-Indonesia. 

Penghargaan ini diterima dalam ajang 'Anugerah Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2025' pada kegiatan penyerahan kinerja dan layanan terbaik di lingkungan Peradilan umum yang digelar di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Rabu (17/12).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Bapak 

Dr. Sobandi, S.H., M.H., dan diterima oleh Ketua PN Wangi-Wangi,Bapak Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Abhinaya Upangga Wisesa merupakan penghargaan tertinggi di lingkungan Peradilan Umum yang secara filosofis memiliki makna gagasan cemerlang dalam tindakan nyata yang berlandaskan nilai keadilan.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI,YM Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penganugerahan ini bagi ekosistem peradilan.

"Penghargaan ini juga merupakan wujud apresiasi terhadap kualitas kinerja dan layanan terbaik Pengadilan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, integritas, dan penegakan hukum,” ujar YM Ketua MA,Prof Dr Sunarto SH MH

Acara yang turut diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia

secara luring dan daring ini menunjukkan komitmen tinggi Mahkamah Agung dalam menjaga kualitas pelayanan kepada pencari keadilan.

Atas capaian prestasi di atas, Ketua PN Wangi-Wangi Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh hakim dan pegawai PN Wangi-Wangi atas kerja sama tim yang solid sehingga mampu bersaing di kancah nasional.

“Tentunya bersyukur atas capaian prestasi yang telah diraih,” kata Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Lebih lanjut, Panji menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah hal baru bagi PN Wangi-Wangi, melainkan bukti konsistensi kinerja jajarannya.

"Pencapaian ini bukan baru pertama kali bagi PN Wangi-Wangi. Di tahun 2024 lalu, PN Wangi-Wangi juga

pernah mendapatkan dua gelar bergengsi penghargaan secara nasional pengadilan di Indonesia, yaitu, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Perkara Eksekusi,” tegas Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Ia berharap rentetan capaian prestasi dari tahun ke tahun ini menjadi motivasi agar terus meningkatkan kinerja tanpa henti.

“Prestasi tersebut adalah merupakan cambuk bagi PN Wangi-Wangi untuk selalu berbenah,meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Panitera PN Wangi-Wangi, Suwasta, S.H., menegaskan bahwa penghargaan di bidang administrasi keuangan perkara ini adalah bukti nyata komitmen jajaran kepaniteraan dalam menjaga akuntabilitas.

“Pengelolaan keuangan perkara yang tertib dan transparan adalah ujung tombak kepercayaan publik.

Prestasi ini adalah hasil dedikasi seluruh staf kepaniteraan yang bekerja dengan teliti dan penuh integritas,” ujar Suwasta.

Capaian di atas adalah awal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pencari keadilan.

“Intinya jangan berhenti untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya pencari keadilan,” tandas Ketua PN menutup pembicaraan.(Rls)

Continue reading

at

 


JAKARTA, BX – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memonitor proses pemberangkatan bantuan pakaian sebanyak 101.000 lembar, yang merupakan sumbangan PT Daihan Global (DHG), untuk masyarakat terdampak bencana pada beberapa kabupaten di Provinsi Aceh. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menyampaikan bahwa proses pengeluaran barang tengah berlangsung dari kawasan industri di Sukabumi, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah. Selain Kemendagri, penyaluran bantuan ini juga melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat.

Kastorius menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember 2025, yang menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait penyaluran bantuan pakaian dari PT DHG kepada korban bencana di wilayah Sumatra. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemendagri segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian koordinator terkait, serta PT DHG selaku pihak penyumbang.

“Rakor dilakukan tanggal 16 Desember 2025 dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri pejabat Kemendagri termasuk Stafsus Mendagri dan disepakati langkah, prosedur, dan persyaratan dokumen pengeluaran barang sumbangan,” ujar Kastorius.

Ia menambahkan, pada Rabu (17/12/2025) sore, Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan pelepasan bantuan pakaian tersebut. Selanjutnya, pada malam hari bantuan diangkut menggunakan truk wing menuju Provinsi Aceh. Untuk tahap awal, sekitar empat truk wing telah diberangkatkan lebih dulu.

Bantuan pakaian baru yang disalurkan berupa celana, baju, dan jaket. Menurut Kastorius, bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana, mengingat banyak warga yang secara praktis tidak lagi memiliki pakaian layak akibat rumah dan perabot, termasuk lemari pakaian, tertelan lumpur serta banjir bandang.

“Direncanakan Bapak Mendagri akan menyerahkan bantuan tersebut kepada  masyarakat korban bencana di Aceh pada akhir pekan ini,” jelasnya.

Atas nama Kemendagri, Kastorius menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran dan kecepatan proses pengiriman bantuan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta PT DHG.(Rls)

Continue reading

at

 


JAKARTA, BX – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mendorong penguatan kebijakan dan kelembagaan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, di Autograph Tower, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025. Menteri Ekraf dan Kepala KSP sepakat terkait pentingnya pengarusutamaan sektor prioritas seperti kuliner, fesyen, kriya, film, gim, dan aplikasi dalam kebijakan pembangunan nasional, serta mendorong percepatan Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026–2045.

“Ekonomi kreatif sudah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa sektor yang diprioritaskan Presiden Prabowo, seperti kuliner, fesyen, kriya, gim, film, animasi, aplikasi, memberikan kontribusi signifikan melalui peningkatan investasi, ekspor produk kreatif, penyerapan tenaga kerja, serta sumbangan nyata terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional," kata Menteri Ekraf.

Menteri Ekraf menyampaikan paparan kinerja Kementerian Ekraf selama satu tahun terakhir. Paparan ini menyoroti berbagai capaian program, kebijakan, serta langkah strategis yang telah dijalankan dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan inklusif.

"Ekonomi kreatif bukan lagi pelengkap, tetapi sudah menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia ke depannya,” tegas Menteri Ekraf.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ekraf juga berharap Kantor Staf Kepresidenan dapat memberikan dukungan dan kerja sama strategis untuk memperkuat posisi ekonomi kreatif di tingkat nasional. Dukungan tersebut dinilai krusial agar ekonomi kreatif semakin terarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Menteri Ekraf menekankan pentingnya pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam pidato Presiden, serta penguatan sektor ini dalam program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam ASTA CITA, serta dalam RPJMN melalui Prioritas Nasional. Menurutnya, keberpihakan kebijakan di tingkat pusat akan memberikan dampak berantai hingga ke daerah.

Selain itu, Menteri Ekraf mendorong percepatan penandatanganan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026–2045 yang saat ini tengah memasuki tahap harmonisasi dan dijadwalkan pada 22 Desember 2025. Menteri Ekraf juga menyoroti pentingnya penguatan kebijakan dan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah, termasuk melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KSP Muhammad Qodari menyambut positif ajakan kerja sama dari Menteri Ekraf. Ia mengakui bahwa sektor ekonomi kreatif di Indonesia berkembang sangat pesat dan menunjukkan dampak nyata, salah satunya pada subsektor film yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dalam satu kali produksi.

“Contohnya film Agak Lain yang sudah ditonton lebih dari tujuh juta orang. Jika dihitung pendapatannya, sudah ratusan miliar rupiah. Dari satu film saja kita bisa melihat betapa besar potensi ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif itu sebetulnya suatu yang niscaya, kita ini masyarakatnya sudah ada di satu titik di mana ekonomi kreatif itu menjadi sesuatu yang laku dibeli dan punya potensi ekonomi kreatif yang luar biasa,” ujar Qodari. 

Qodari menegaskan bahwa Kantor Staf Kepresidenan siap berjalan bersama Menteri Ekraf dalam memperjuangkan penguatan sektor ini ke depan. “Insyaallah kami di KSP akan bersama-sama dengan Menteri Ekraf menempuh jalan sesuai koridor yang ada, dengan segala situasi dan kondisi. Termasuk dalam upaya mendorong revisi undang-undang dan penguatan kebijakan, kami akan berjuang bersama,” pungkasnya menutup pembicaraan.

Dalam pertemuan ini Kepala Staf Kepresidenan didampingi oleh Cheryl Anelia Tanzil, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP; Ade Swargo Mulyo, Tenaga Ahli Muda Kedeputian III KSP; Pandu Satyahadi Putra, Tenaga Ahli Muda Kedeputian III KSP.  

Turut Menteri Ekraf didampingi oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Dessy Ruhati; Deputi Bidang Pengembangan Strategis, Cecep Rukendi; Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen Strategis, Rian Syaf; Staf Ahli Menteri Bidang Strategis, Septriana Tangkary; Direktur Kajian dan Manajemen Strategis, Agus Syarip Hidayat; Plt. Kepala Biro Renkeu, Adi M. Rivai. (Rls)

Continue reading

at

BANDA ACEH, BX – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bergerak cepat membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang mengimbau seluruh daerah di Indonesia untuk membantu wilayah terdampak bencana. Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai, surat edaran tersebut bukan sekadar instruksi administratif, melainkan panggilan moral untuk memperkuat empati dan persaudaraan nasional di tengah musibah besar.

Selain menindaklanjuti arahan Mendagri, gerakan kemanusiaan ini juga merupakan wujud komitmen Apkasi dalam memberikan bantuan kepada daerah bencana. 

“Ini memang komitmen Apkasi seluruh Indonesia berpartisipasi, kreatif, komitmen [membantu daerah bencana],” ujar Bursah.

Dalam misi kemanusiaan tersebut, Apkasi menyalurkan berbagai kebutuhan dasar, seperti bahan pangan, pakaian, serta logistik penting lainnya, sekaligus mengajak seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia untuk berpartisipasi aktif.

Meski bantuan yang disalurkan tidak begitu banyak, pihaknya meyakini bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para korban. 

“Mudah-mudahan kedatangan kami ini bisa membuat kegembiraan dari kawan-kawan yang terkena bencana,” ujar Bursah.(Rls/Puspen Kemendagri)

Continue reading
Langganan: Komentar (Atom)