Pileg 2019 Jadi Sorotan Banyak Pihak

Fokusberita, Nasional - Wacana Pemerintah mengganti sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup dalam revisi Undang undang Pemilu Legislatif untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendapat sorotan banyak pihak.‎
Salah satunya dari Egi Hendrawan pengamat politik muda yang mengatakan bahwasanya adanya usaha pemerintah mengembalikan sistem pemilu tertutup untuk menggantikan sistem pemilu terbuka adalah hal yang wajar. Pasalnya, demokrasi politik memberi peluang trial and error alias mekanisme coba-gagal alias korektif. "Yang kurang dilengkapi, yang lemah diperkuat, yang bolong ditambal, dan seterusnya adalah merupakan hal yang wajar dan sistem pemilu memang termasuk yang selalu berubah tapi perlu dikaji lebih dalam, sesuai kebutuhan masyarakat," paparnya.
Adanya wacana dikembalikannya sistem proporsional tertutup menggantikan sistem proposional terbuka memang menjadi isu yang paling krusial yang masuk dalam revisi UU Pemilu. Namun menurut Egi, sistem proporsional terbuka masih merupakan pilihan terbaik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. "Yang jelas, sistem proposional yang sekarang masih merupakan pilihan terbaik dibandingkan dengan sistem yang lama. Walaupun hal tersebut bikan sebuah persoalan yang mendasar. Karena akar persoalan bagi demokrasi terkait dengan pemilu, bukan terletak pada sistem proporsional terbuka atau tertutup, namun pilihan atas sebuah sistem yang lebih mampu mendorong ke arah perbaikan, bukan kemunduran yang memiliki efek lebih buruk," ucapnya.
Ia menambahkan, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan sebuah kesadaran untuk melihat persoalan utama, yakni tentang bagaimana meminimalisir praktik money politic (politik uang) dalam membangun popularitas dan keterpilihan, dengan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan nyata dilapangan sebagai bentuk investasi sosial dan politik yang berkelanjutan dan membawa manfaat dalam kehidupan masyarakat. "Saya berharap kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Pilihlah yang bisa mensejahterakan rakyat, bukan pemimpin yang disejahterakan oleh rakyat," himbaunya.
(Saputra)