Peringati HAKI, DPC GMNI Kota Cilegon Mendesak Wujudkan Indonesi Bersih, Negasikan Koruptor Di Kota Cilegon

FokusBeritaCilegon - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon melakukan gerakan masa dalam rangka refleksi Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), Senin (11/12/2017).

Aksi dan teatrikal para mahasiswa tersebut di gelar di Landmark Kota Cilegon dan di lanjutkan berorasi ke depan Kantor DPRD Kota Cilegon yang mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Polres Kota Cilegon.

Sementara itu Ketua Cabang GMNI Kota Cilegon Syaihul Ihsan mengatakan " Bangsa Indonesia pada saat ini sedang banyak menghadapi kemerosotan integritas, banyaknya kasus-kasus korupsi yang terbongkar yang di lakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bermoral di Instansi-instansi negara membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk di mata dunia dan korupsi ini juga menjangkit sampai pada tataran pemerintahan daerah". Ungkapnya

Setiap tanggal 09 Desember kita memperingati hari ”ANTI KORUPSI INTERNASIONAL” di harapkan para generasi penerus bangsa untuk mengantisipasi dari bahaya laten korpusi ini.

Selanjutnya, pada hari ini kami mengkaji Lembaga atau Instansi rawan korupsi yang harus di awasi bersama yakni Pengadaan barang dan Jasa pemerintah, Keuangan dan perbankan, Perpajakan, Minyak dan gas, BUMN dan BUMD, Penggunaan APBN dan APBD, Aset negara dan Daerah, Kepabeanan dan Cukai, Pertambangan, Pelayanan Umum.

Dan  kami menilai “Para Oknum koruptor tersebut Berupa Segelintir kelompok orang yang mempertahankan kekuasaan demi kepentingan ekonomi kelompoknya yang dinamakan oligarki. Oligarki tersebut berasal dari tipologi Aristoteles, disitulah merujuk pada bentuk kekuasaan yang terdiri dari sedikit orang yang dibedakan dari bentuk kekuasaan oleh satu orang dan oleh banyak orang. Hakikat kehadiran oligarki memiliki tujuan yaitu adalah untuk memobilisasi kekuatan kekayaan demi mempertahankan kekayaannya  itu sendiri. Perwujudannya khususnya yang terkait dengan kekuasan, Hal ini senada dengan tulisan Bung karno yakni ‘Kapitalisme bangsa sendiri’, itulah hal yang kami nilai mengenai Kota Cilegon hari ini yang Oligarki". Tambahnya.

Masa aksi melihat budaya KKN masih menjadi Instrumen kebijakan-kebijakan pemerintah yang kian menyengsarakan kaum Marhaen yakni Petani, nelayan, tukang Ojek, buruh dan tukang lainnya yang disengsarakan oleh sistem Oligarki yang kawin dengan Kapitalisme dengan bermuara pada tindakan Korupsi tersebut.

“Reformasi Birokrasi yang bersendikan Pancasila harus dilaksanakan supaya praktik penyimpangan sebisa mungkin dapat di tekan, terlebih penguatan Inspektorat di daerah untuk sebisa mungkin menjaga jarak dengan kepala-kepala daerah agar tidak mudah terjadi Intervensi ketika ada temuan-temuan praktik KKN yang merupakan Benalu Sosial”. Tandas Syaihul Ihsan

Dalam Aksi tersebut Masa GMNI menuntuk Pemerintahan Nasional dan daerah, untuk :

1.  Mendukung KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus E-KTP sampai ke akar-akarnya.
2.  Tegakan Hukum yang tegas, konsisten dan terpadu
3.  Mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk pemantapan Reformasi Birokrasi yang bersendikan Pancasila dalam upaya mencegah tindakan KKN.
4.  Mendukung dan Mendesak Aparat Mengusut tuntas dugaan-dugaan Korupsi di Kota Cilegon
5.  Mendesak PLT Walikota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap Instansi-instansi Pemerintah Kota Cilegon yang  rawan terjadi tindakan KKN.

(RED/FBB/Ndol)